Day: April 6, 2017

PENGANTAR – APAKAH ORGANISASI PUNYA BUDAYA? Sebuah organisasi, apapun bentuknya, adalah sekumpulan orang yang berkumpul (walaupun pada awalnya mungkin dikumpulkan) secara fisik, psikologis atau spiritual untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu yang disepakati. Dengan demikian, sepert juga kelompok-kelompok dalam masyarakat yang sudah lama berkumpul untuk bekerja sama dan bekerja bersama-sama, seperti sebuah suku dan bangsa, akan memiliki apa yang disebut “budaya”. Yang dimaksud dengan “budaya” dalam konteks ini, yang paling menonjol adalah; pola pikir yang sama, keyakinan dan sistem nilai, yang secara sadar atau tidak, telah disepakati dan dipegang teguh oleh semua anggota (pegawai/karyawan) organisasi tersebut yang ditunjukkan dalam cara bersikap dan berperilaku, baik oleh pegawai biasa ataupun pejabat pimpinan, terhadap: • Pekerjaan masing-masing, • Tugas-tugas dan tanggung jawab masing-masing, • Perusahaan tempat mereka bekerja dan harta milik perusahaan tersebut, • Sesama rekan kerja, pejabat atasan dan bawahan (untuk yang punya) saat berinteraksi (berhubungan dan berkomunikasi untuk urusan pekerjaan atau apapun). Bisa diamati juga bagaimana sikap dan perilaku orang-orang dalam organisasi tersebut, dari pejabat tertinggi sampai tingkat terbawah saat menghadapi dan berinteraksi dengan berbagai pihak di luar organisasi tersebut, misalnya; • Pelanggan dan calon pengguna produk/jasa yang mereka hasilkan dan jual, • Para pemilik modal, • Pejabat dari lembaga eksekutif, yudikatif atau legislatif, • Masyarakat umum biasa, khususnya yang tinggal di sekitarnya • Para pencari kerja Contoh-contoh sikap dan perilaku tersebut dapat kita alami sendiri saat kita sendiri berurusan, baik...

Beberapa bulan lalu saya membaca sebuah pertanyaan tentang Corporate Crimes di sebuah komunitas MSDM yang diajukan oleh seorang anggotanya yang saya turut menjawab. Penjelasan yang saya berikan tidak terlalu banyak menjelaskan aspek hukum atau bunyi berbagai pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau Undang Undang TIPIKOR  karena itu bukan bidang keahlian saya. Tetapi, sebagai orang yang pernah duduk dalam jajaran Dewan Direksi di 3 buah korporasi dan sebagai Komisaris dan Komisaris Utama sebuah BUMN maka saya cukup tahu banyak tentang masalah itu karena harus selalu berhati-hati dan harus memastikan bahwa perusahaan tidak terseret ke dalam tindak pidana korporasi jenis apapun atau terseret olehnya. 🙏 Terlebih lagi sekarang,  dengan telah diterbitkannya PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TH. 2016 pada bulan Oktober tahun 2016 lalu maka semua korporasi yang beroperasi di Indonesia, baik perusahaan nasional, BUMN atau Asing harus memperhatikan masalah tersebut dengan lebih  sungguh-sungguh. Yang dimaksud dengan Korporasi adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan mengikuti ketentuan UU  No.40 Tahun 2007. Bagian terpenting yang harus diperhatikan dari Peraturan MA tersebut ada di Bagian Kesatu yaitu tentang “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurus” yang diuraikan dalam pasal pasal di bawah ini: Pasal 3: Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. Pasal 4 (1)...